Ikhwanul Muslimin Di Ujung Tanduk

Anggota Senior Ikhwanul Muslimin (ilustrasi)

BERITA TERKINI, KAIRO -- Sebuah panel pengadilan Mesir menyarankan pengadilan setempat membubarkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi non-pemerintah (LSM) yang terdaftar secara hukum.

Kasus yang didaftarkan pada Senin (2/9) oleh oposisi Ikwanul ingin mencabut izin LSM. Pengadilan akan melanjutkan kasus tersebut pada 12 November mendatang.

Ikhwanul Muslimin resmi mendaftarkan diri sebagai LSM untuk menanggapi gugatan yang berpendapat mereka tidak memiliki status hukum. Dalam laporan Al-Jazeera, Senin, Ikhwanul didirikan pada 1928 dan secara resmi dibubarkan penguasa militer Mesir pada 1954.

Rekomendasi panel tersebut tidak mengikat pengadilan. Ikhwanul telah aktif selama puluhan tahun sebagai organisasi tidak resmi sampai Husni Mubarak digulingkan pada 2011.

Gerakan ini kemudian memenangkan serangkaian pemilihan yang puncaknya pada pemilihan presiden tahun lalu. Sementara itu, militer kemudian menggulingkan pemerintahan Mursi yang didukung Ikhwanul Muslimin pada 3 Juli lalu. sejak itu, sebagain besar pemimpin Ikhwanul Muslimin ditangkap dan menghadapi tuduhan menghasut kekerasan.

Sumber: Republika Online

Media Massa Mesir Pojokkan IKhwanul Muslimin

Seorang pengunjuk rasa pendukung Presiden Muhammad Mursi meneriakkan slogan melawan militer Mesir dalam aksi unjuk rasa di dekat masjid Al-Nour di Kairo, Jumat (23/8). (AP/Manu Brabo)

BERITA TERKINI, KAIRO -- Tekanan kepada Ikhwanul Muslimin (IM) belum berhenti. Kali ini, berbagai media massa cetak nasional Mesir yang terbit Sabtu (31/8) waktu setempat, serempak menyindir dan memojokkan IM yang mendukung Presiden terguling, Muhammad Mursi.

Demo 'Jumat Syuhada' yang digelar IM, Jumat (30/8) kemarin dinilai merugikan semakin merugikan rakyat Mesir. "Demo besar Ikhwan jumlahnya terbatas di tengah kebencian rakyat dan dikuasai keamanan," demikian judul berita di halam muka koran berpengaruh, Al Ahram.

 Sindiran serupa datang dari koran Al Gomhoriyah yang menurunkan berita berjudul, "Ikhwan di bawah kepungan rakyat. Masyarakat mengusir dan melarang mereka berunjuk rasa."

Judul seirama diutarakan koran Al Shuruq, "Ikhwan tanpa massa di hari penentuan". Pun koran Al Watan, "Kegagalan Ikhwan di hari penentuan", lalu koran Akhbar Al Yaoum menulis, "Penumbangan kedua bagi Ikhwan".

Sumber: Republika Online

AS: Penangkapan Pemimpin IM Langgar Hukum

Pimpinan tertinggi Ikhwanul Muslimin Mohamed Badie

BERITA TERKINI, WASHINGTON---Amerika Serikat pada Selasa mengecam penangkapan pemimpin tertinggi/Mursyid Ikhwanul Muslimin Mohammad Badie di Mesir. Gedung Putih mengatakan penangkapan itu bertolak belakang dengan komentar-komentar militer untuk mendorong suatu "proses politik inklusif."

Juru bicara Gedung Putih Josh Earnest menyatakan penangkapan itu merupakan "yang paling akhir dalam serangkaian tindakan pemerintah Mesir telah lakukan yang tak mencerminkan komitmen mereka pada suatu proses politik inklusif." "Tentunya ini satu tindakan yang bertolak belakang dengan sistem hukum yang tersekat dari politik," kata dia.

Badie, yang ditangkap Selasa pagi, akan ditahan selama 15 hari atas tuduhan telah menyulut pembunuhan para pengunjuk rasa, televisi negara Mesir melaporkan. Penangkapan pemimpin tertinggi Ikhwanul Muslimin itu membuat krisis keamanan di Negeri Piramida ini semakin tidak menentu dan mendorong warga Mesir untuk memborong kebutuhan pokok (sembako).

Sumber: Republika Online

Polisi Mesir Tembak Mati 36 Tahanan IM

Penjara Abu Zaabal

BERITA TERKINI, KAIRO -- Setidaknya 36 tahanan dari Ikhwanul Muslimin tewas saat diduga akan melarikan diri dari konvoi penjara. Aljazeera melaporkan, puluhan pria tersebut terbunuh setelah menyandera seorang polisi saat dipindahkan ke Penjara Abu Zaabal, dekat Kairo pada Ahad (18/8) waktu setempat. 

Dalam konvoi tersebut, sumber Aljazeera melaporkan, terdapat 600 tahanan. Menurut Aljazeera, ada beberapa informasi yang masih simpang siur mengenai bagaimana mereka tewas. 

Kantor berita pemerintah MENA menyatakan, sebuah mobil van membawa para tahanan untuk berhenti sebelum penembakan. Kemudian, mobil tersebut diserang oleh pria bersenjata. Para tahanan pun langsung menyandera seorang polisi untuk kabur akan tetapi tewas setelah ditembak.

Sumber Aljazeera melaporkan, para tahanan berkelahi kemudian menyandera seorang polisi saat van tersebut menepi. Polisi lain langsung menembaki van kemudian membunuh tahanan yang ada di dalam. 

Para tahanan tersebut ditahan usai bentrok antar polisi dengan pendukung Presiden terguling Muhammad Mursi di Masjid Al Fath, Kairo, Sabtu (17/8). Lebih dari 200 orang ditahan dengan berbagai tuduhan termasuk terorisme. 

Sementara itu, Aliansi Anti Kudeta menyatakan, memiliki bukti adanya pembunuhan terhadap 38 tahanan anti kudeta di sebuah truk yang memindahkan mereka ke Penjara Abu Zaabal. 

"Mereka dilaporkan terbunuh di dalam truk usai ditembak dengan peluru tajam dan gas air mata yang dilemparkan lewat jendela."

Sumber: Republika Online

Dapat Tawaran Pertukaran Kekuasaan, Mursi Menolak

Aksi unjuk rasa pendukung Presiden Muhammad Mursi di Nasr City, Kairo, Senin (15/7). (AP/Nasser Shiyoukhi)

BERITA TERKINI, KAIRO -- Seorang tokoh senior Ikhwanul Muslimin (IM) mengatakan, Presiden Muhammad Mursi menolak tawaran pertukaran kekuasaan dan kebebasan dirinya.

Ia mengatakan hal tersebut kepada Kepala Kebijakan Uni Eropa, Catherine Ashton, bahwa ia menolak memberikan legitimasi presiden agar ia dan pemimpin Ikhwanul Muslimin lain bisa keluar dengan aman.

Dikutip dari media Al-Masry Al-Youm, seorang tokoh senior yang diwawancarai kantor berita Turki Anadolu, menyatakan kelompok Ikhwanul sempat diberitahu garis besar pembicaraan sepanjang dua jam tersebut. Akan tetapi, ia tak diberi tahu detil informasi itu. 

Sumber tersebut juga mengatakan Ashton menyarankan kepada IM untuk mengakhiri aksi pendudukan sebagai imbalan pembebasan Mursi dan tahanan IM yang lain.

Mursi dalam pertemuan itu mengatakan kepada Ashton bahwa ia masih presiden sah Mesir. Khususnya yang dipilih melalui pemilihan yang bebas dan adil. Sumber itu juga menambahkan, Mursi sebenarnya akan melakukan referendum kala pemilihan parlemen yang dijadwalkan September atau Oktober.

Saat ini, Mursi menuntut diakhirinya kekerasan terhadap pendukung Ikhwanul Muslimin dan membebaskan tahanan lain yang ditangkap dengan alasan politis. Sebelumnya dikutip dari Al Jazeera, Ashton mengatakan Mursi dalam kondisi sehat.

Selain itu, Mursi  bisa mengakses informasi, baik melalui televisi dan surat kabar. Sehingga ia mampu mengetahui dan membicarakan situasi terkini.Namun ia menolak untuk mengomentari isi pembicaraan yang berlangsung selama dua jam itu.

Ia hanya mengatakan, kalau takkan mewakili apapun pandangan Mursi terkait isu apapun. ''Karena dalam keadaannya saat ini tak bisa membenarkan jika saya berkata salah,'' tutur dia kepada Al Jazeera, Selasa (30/7).

Ashton mengakui bisa melihat fasilitas dimana Mursi ditahan. Akan tetapi ia tak mengetahui dimana ia sedang berada. Ia pun menyampaikan salam dari semua orang, dan Mursi pun menyampaikan untuk kembali memberikan salam.

''Tentu saja saya mencoba untuk memastikan kepada keluarganya bahwa ia baik-baik saja,'' ucap dia kepada reporter televisi, Selasa (30/7).  Muhammad Mursi ditahan telah sejak militer mengkudeta mereka pada 3 Juli lalu.

Pemerintah Militer Mesir mengatakan sedang menyelidiki beberapa tuduhan, termasuk pembunuhan ketika ia kabur dari penjara pada tahun 2011.

Sumber: Republika Online

Lanjutkan Demo, Mendagri Mesir Ancam Ikhwanul Muslimin

Demonstran Ikhwanul Muslimin menggelar aksi demonstrasi menentang penggulingan Presiden Muhammad Mursi di halaman Masjid Rabaa Al Adawiya, Kairo, Mesir.

BERITA TERKINI, KAIRO -- Menteri Dalam Negeri Mesir mengeluarkan ancaman untuk Ikhwanul Muslimin karena terus menyerukan demonstrasi mendukung presiden terguling, Muhammad Mursi. Dia berjanji akan bertindak tegas terhadap upaya mengguncang negeri.

Peringatan yang dikeluarkan pada Ahad (28/7), datang setelah jumlah korban tewas dalam bentrokan akhir pekan antara pendukung Mursi dan pasukan keamanan mencapai 72 orang. Insiden itu merupakan kekerasan paling parah sejak kudeta militer 3 Juli.

"Saya meyakinkan rakyat Mesir bahwa polisi akan memelihara keamanan negara dan sanggup melakukan itu," ujar Menteri Dalam Negeri Mesir, Muhammad Ibrahim dikutip Al Jazeera Ahad (28/7).

Sementara itu, Wakil Perdana Menteri untuk Hubungan ekonomi, Ziad Bahaa El-Din mengatakan pemerintah seharusnya tidak meniru tindakan penekanan dan politik eksklusif pada musuh.

"Posisi kita harus menyediakan jaminan hukum bukan hanya kepada anggota Ikhwanul, tetapi kepada setiap warga negara Mesir," ujarnya.

Pada Ahad, pendukung Mursi berjanji meneruskan protes. Kekerasan sporadis dilaporkan terjadi di seluruh negeri sepanjang Sabtu malam termasuk di kota terusan Suez. Kepala HAM PBB, Navi Pillay menyatakan keprihatinannya pada kekerasan di Mesir.

"Meski sudah ada peringatan, semua permintaan untuk menahan diri, lebih dari 150 warga Mesir tewas dalam protes selama bulan lalu, bukan hanya di Kairo tetapi di kota lain. Saya khawatir dengan masa depan Mesir jika militer dan pasukan keamanan, begitu juga demonstran, terus mengambil jalan konfrontasi dan agresif," ungkapnya.

Sumber: Republika Online

Ikhwanul Muslimin Dapat Tawaran Duduki Posisi Menteri

Ikhwanul Muslimin

BERITA TERKINI, KAIRO -- Pemerintah bentukan militer Mesir menawarkan posisi menteri kepada Ikhwanul Muslimin dan Partai Islamis Nour dalam pemerintahan transisi.

Tawaran ini datang beberapa jam setelah pengangkatan perdana menteri baru, Hazem el-Beblawi, yang merupakan mantan menteri keuangan.

Sementara itu, pemimpin oposisi, Muhammad ElBaradei diangkat jadi wakil presiden untuk hubungan luar negeri. Penunjukan itu diikuti pengumuman jabatan menteri dalam pemerintahan baru akan ditawarkan kepada anggota Partai Kebebasan dan Keadilan, sayap politik Ikhwanul Muslimin dan Partai Islamis Nour.

"Tidak ada keberatan untuk memasukkan anggota dari dua partai dalam pemerintahan," ujar juru bicara presiden, Ahmed al-Muslimani dikutip Al-Jazeera.

Pemerintahan beroperasi hampir sepekan setelah militer menggulingkan presiden Muhammad Mursi. Mereka memilih Adly Mansour, ketua Mahkamah Konstitusi sebagai presiden.

Sumber: Republika Online