Terkait Pencopotan Prabowo, Berikut Keterangan Habibie

Presiden RI ke-3 BJ. Habibie

BERITA TERKINI, JAKARTA — Situasi kekacauan di Indonesia pada 1998 sangat genting. Jika terlambat ditangani bisa timbul konflik horizontal. Bahkan, kata presiden Republik Indonesia (RI) ketiga BJ Habibie, keadaan yang menimpa Indonesia bisa lebih parah dari konflik yang terjadi sekarang di Mesir.

Beruntung, berbagai jurus dan langkah taktis yang dikeluarkannya mampu mengembalikan stabilitas ekonomi dan keamanan hingga Indonesia tidak mengalami pertikaian berdarah. Ini lantaran ia terus bekerja secara maraton guna menekukan solusi terbaik bagi bangsa ini.

“Waktu 1998 lebih gawat dari Mesir. Kita bangkrut, PHK banyak, orang hidup itu susah. 1.001 macam saya harus selesaikan itu dulu sebelum perang saudara terjadi,” kata Habibie dalam peringatan HUT 19 Tahun Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Jakarta, Kamis (30/8) malam.

Habibie mengenang, ketika sedang menyiapkan Kabinet Reformasi Pembangunan di rumahnya, datang tamu spesial, Pangkostrad Letjen Prabowo. Ia hanya mendengarkan segala saran Prabowo sambil lalu lantaran tengah menyelesaikan pekerjaan.

Pada  22 Mei 1998 di Istana Merdeka, Habibie mendapati Panglima ABRI Jenderal Wiranto yang ingin bertemu dengannya. Waktu itu, Habibie ingin mengumumkan kabinetnya sehari setelah diangkat menggantikan Soeharto.

Dijelaskan Wiranto, kata dia, ada gerakan pasukan Kostrad dari berbagai daerah masuk ke Jakarta tanpa sepengetahuannya. Beberapa pesawat militer yang mengangkut prajurit Kostrad terdeteksi menuju bandara. Hal itu dianggap Wiranto berbahaya karena di luar komando resmi.

Mendapati itu, Habibie segera memerintahkan Wiranto untuk mencopot Prabowo sebelum matahari terbenam. Wiranto yang kaget mendengar instruksi tersebut balik bertanya kepada Habibie perihal siapa yang pantas menjabat Pangkostrad. “Terserah Pangab. Mohon kepada Pangkostrad baru untuk mengembalikan semua pasukan ke pangkalan masing-masing,” kata mantan menteri Riset dan Teknologi itu.

Akhirnya, lanjut Habibie, Prabowo menyerahkan jabatannya kepada Pangdiv I Kostrad Mayjen Johny Lumintang menjelang Maghrib. Sebenarnya, Wiranto ingin agar posisi itu diduduki Pangdam III Siliwangi Mayjen Siliwangi Djamari Chaniago. Lantaran terkendala geografis dan harus melantik Pangkostrad baru, pilihan akhirnya jatuh kepada Johny Lumintang yang berada di Jakarta.

Namun ia hanya menjabat Pangkostrad selama 17 jam lantaran keesokan harinya, Johny Lumintang harus merelakan posisinya untuk diserahkan kepada Djamari Chaniago. Cepatnya pergantian jabatan itu, kata Habibie, lantaran Wiranto ingin mentaati perintah Presiden. “Saya tidak kenal mereka semua. Kalau pergantian dilakukan malam, apa pun bisa terjadi. Saya tidak bisa mengontrol pasukan.”

Sumber: Republika Online

Menghadang Laju Jokowi

Nasihin Masha

POLITIK,Oleh Nasihin Masha

Semua survei dari semua lembaga apapun memperlihatkan tingkat keterpilihan Joko Widodo (Jokowi) makin meningkat saja. Makin jauh meninggalkan para pesaingnya. Namun jika ditanya, gubernur DKI Jakarta itu selalu mengelak. Ia mengaku hanya ingin fokus mengurusi Jakarta, terutama soal banjir, macet, dan kekumuhan serta kemiskinan. Hingga kini, partainya, PDIP, juga masih belum mengubah keputusan sebelumnya. Mereka akan mencalonkan Megawati, ketua umumnya, untuk menjadi calon presiden pada 2014 nanti.

Walau Jokowi selalu mengelak dan PDIP masih tetap pada keputusan semula bukan berarti para pesaingnya diam saja. Mereka terus bekerja untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya pada pilpres nanti. Tak hanya itu, sudah ada gejala untuk menghadang laju mantan walikota Solo tersebut. Ada yang bilang belum saatnya menjadi capres. Ada yang ngomong sebaiknya selesaikan tugasnya sebagai gubernur. Ada pula yang bicara Jokowi cuma bisa blusukan. Katanya belum ada jejak kesuksesannya. Bahkan ada yang bilang, sulit membayangkan Jokowi tampil elegan di forum APEC, PBB, G-20, dan semacamnya. Jokowi yang badannya kerempeng dan tampangnya ndeso memang tak pernah menutupi sisi-sisi semacam itu.

Upaya menghadang Jokowi tentu tak akan berhenti di kata-kata. Ke depan akan ada langkah-langkah yang lebih nyata. Secara umum yang coba bicara negatif soal Jokowi memang dari partai tertentu saja. Bahkan orang-orang dari lembaga tertentu pun mulai memberi sinyal untuk menghentikan laju Jokowi. Karena itu, jangan kaget jika ke depan akan makin banyak hambatan yang menghadang dia. Namun kita harus tetap objektif. Jika persoalan yang menghadang itu memang kasus nyata seperti korupsi atau tindak kriminal pribadi maka kita harus siap menerimanya. Namun jika hal itu merupakan manuver politik maka kita pun harus siap menilai: apakah Jokowi akan lulus ujian atau gagal. Anggap saja itu bagian dari pematangan dirinya.

Seorang jenderal yang matang dalam dunia intelijen hanya bilang singkat. Jika rakyat sudah menghendaki, maka segala rekayasa untuk menghadangnya akan gagal. Ia menyebut contoh fenomena SBY pada 2004. Karena itu, sejumlah politisi papan atas sudah ada yang merapat ke Jokowi. Melakukan pendekatan dan penjajakan. Diplomat dari negeri-negeri penting pun sudah menemui Jokowi. Pemilu memang masih satu tahun lagi. Namun kereta politik sudah bergerak. Kita tak bisa memungkiri kenyataan ini.

Sejak dilantik hingga kini, Jokowi masih tetap memukau seperti semula. Orang menyebutnya sebagai media darling. Apapun yang dilakukannya selalu dilihat dari perspektif politik. Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar sudah berjalan dengan baik. Pembangunan rumah deret pun berjalan mulus. Pembenahan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Minggu dan Pasar Tanah Abang relatif sukses. Langkahnya menghentikan sementara pembangunan jalan layang Casablanca pun mendapat dukungan publik. Ia juga berhasil memenangkan negosiasi dengan pemerintah pusat soal pembangunan monorel yang hasilnya lebih menguntungkan Pemprov DKI. Kebijakannya melakukan lelang jabatan juga ditiru sebagian pemerintah daerah. Dengan cara itu ia berhasil merotasi jabatan di lingkungan pemerintahan tanpa harus menimbulkan gejolak.

Yang masih orang tunggu adalah kapan ada kemajuan dalam mengatasi kemacetan dan mengurangi banjir jika di musim hujan. Inilah ujian yang tak gampang dilalui. Pembangunan monorel, jalan layang, bahkan subway maupun pembenahan busway masih belum tentu mengurangi kemacetan secara signifikan. Hingga kini, warga Jakarta masih menderita karena macet.

Saya tak cukup dekat dengan Jokowi. Namun di awal upaya dia membenahi Pasar Tanah Abang, saya sempat bertaruh dengan beberapa orang. Saya meyakini ia akan berhasil. Sedangkan yang lain tak yakin. Ini bukan semata situasi yang sudah akut dan menyangkut nasib perut para pedagang kaki lima tapi juga menyangkut berkuasanya preman dan para pejabat terkait yang mendapat limpahan uang dari kacaunya situasi Pasar Tanah Abang. Saya tak mengenal wilayah itu, namun satu saja yang saya yakini, Jokowi “punya hati”. Itu yang membedakan dia dengan para pemimpin lainnya. Jika kita bekerja dengan hati dan tanpa pretensi maka semua akan menjadi lebih mudah. Sesuatu yang sederhana, namun tak semua orang memilikinya.

Kawan itu akhirnya mengakui keberhasilan Jokowi dalam membenahi Tanah Abang. Menurutnya, jika ia berhasil membenahi wilayah itu maka semestinya ia lebih mudah membenahi Jakarta secara keseluruhan. Saya tak menghiraukan pendapat yang agak menyederhanakan itu. Namun saya lebih memperhatikan kata-katanya yang lain: “Jokowi itu kerempeng, bukan orang kuat, tapi ternyata bisa mengatasi kawasan yang keras seperti itu.” Itulah kekuatan hati.

Tentu Jokowi bukan segalanya. Pernyataannya soal Mesir, misalnya, jelas gegabah. Tentu terlalu dini untuk menilai kinerjanya sebagai gubernur. Masih banyak hal yang harus dilihat. Tapi hingga kini ia berjalan dengan benar. Namun yang membuat popularitas dan elektabilitasnya paling melejit karena dia benar-benar antitesis yang sempurna dari SBY. Publik ingin sesuatu yang baru dan berbeda. 

Sumber: Republika Online

Soal Konvensi Partai Demokrat, Dahlan Iskan Angkat Bicara

Menteri BUMN, Dahlan Iskan

BERITA TERKINI, JAKARTA --  Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan siap dan mamastikan diri mengikuti konvensi Partai Demokrat dan tinggal menunggu pengumuman saja.

"Kali ini saya tidak bisa menghindar pertanyaan soal konvensi Demokrat. Kali ini saya harus bicara soal konvensi," kata Dahlan, usai menggelar rapat pimpinan Kementerian BUMN di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, di Depok, Kamis, seperti dikutip Antara.

Menurut Dahlan, untuk menjadi peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat tersebut dirinya sudah berkirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa bulan lalu.

Sebelumnya, pada Rabu (21/8) malam, Komite Konvensi Partai Demokrat telah mendapatkan 18 nama kandidat peserta konvensi untuk menentukan calon presiden dari partai.

Selain Dahlan Iskan, sejumlah nama yang disebut-sebut masuk daftar peserta Konvensi Demokrat yang akan digelar pada September 2013 itu Gita Wirjawan, Dino Patti Djalal, Wakil Presiden RI Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang, Bupati Kutai Timur Isran Noor, Ketua DPR Marzuki Alie.

Beberapa waktu lalu, Dahlan selalu mengelak dan terkesan malu-malu ketika dikonfirmasi soal kesiapannya ikut konvensi Partai Demokrat. Mulai dari alasan tidak mau, hingga alasan menunggu takdir.

Namun kali ini, mantan Dirut PT PLN ini tidak lagi bisa mengelak. Dahlan mengakui hingga kini masih tetap mengunggu pengumuman lebih lanjut dari Panitia Konvensi apakah masuk dalam peserta konvensi.

Pada kesempatan itu Dahlan mengatakan, tidak ada persiapan khusus untuk mengikuti konvensi tersebut. "Saya juga tidak membentuk tim sukses. Cuma saja ada kelompok relawan yang atas inisiatif mereka sendiri mendukung saya," kata Dahlan.

Board of Advisor Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jeffrie Geovanie, mengungkapkan konvensi capres Partai Demokrat akan menjadi fokus perhatian utama politik Indonesia sampai 2014 yang akan datang.

Menurut dia, konvensi yang akan dihelat Partai Demokrat akan menJadi panggung besar bagi para Capres alternatif.  Lewat panggung tersebut, kata dia, para capres alternatif  akan menjadi lebih populer.

"Konvensi juga akan menjadi panggung yang elegan buat menyampaikan gagasan dan memperkenalkan diri. Di bulan-bulan yang akan datang kita akan mulai mengenal secara mendalam melalui media-media figur-figur muda seperti Gita Wiryawan, Dinno Patti Jalal, Chairul Tanjung, Dahlan Iskan, Mahfud MD, Irman Guzman dll," papar Jeffrie.

Jeffrie menambahkan, sebagai capres alternatif mereka sangat berpeluang untuk disukai oleh publik dan mulai dipilih oleh publik. "Rentang waktu yang panjang sampai Mei 2014, akan membuat masyarakat dapat mempelajari siapa di antara mereka yang terbaik."

Ia mempredikasi,  kehebohan konvensi capres bakal berdampak besar bagi Partai Demokrat. Menurut Jeffrie, Demokrat akan mendulang kembali suara yang besar pada Pemilu 2014.

"Itu adalah hal yang wajar dan pantas, karena Partai Demokrat memberikan kesempatan buat putra putri terbaik bangsa maju sebagai capres."

Sumber: Republika Online

Elnino (Gerindra): Duda Bisa Jadi Presiden

Partai Gerindra

BERITA TERKINI, GORONTALO -- Sekretaris Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Gorontalo, Elnino M Husein Mohi berpendapat seseorang yang berstatus duda boleh saja menjadi presiden, sebab berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada keharusan beristri.

"Tidak ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa presiden harus punya istri," kata Elnino, di Gorontalo, Kamis, menanggapi upaya menjegal langkah pencalonan Prabowo Subianto pada Pemilu 2014 dengan mempermasalahkan kedudaannya.

Menurut Sekretaris Gerindra Gorontalo, selain tidak dilarang konstitusi, tidak ada yang bisa menjamin kepemimpinan akan berjalan lebih baik hanya disebabkan seorang presiden mempunyai istri.

"Bahkan berdasarkan kenyataan, justru istri presiden terkadang mengganggu jalannya manajemen pemerintah. Hasil rapat kabinet bisa-bisa berubah setelah presiden dipengaruhi istrinya," ujarnya.

Menurut Elnino, ada yang mengembuskan isu bahwa presiden harus punya istri untuk mengganggu popularitas Prabowo.

"Mereka bingung, konsep Prabowo lebih baik, kecerdasan, popularitas dan elektabilitas Prabowo juga tak terbendung, jadilah mereka menyerang Prabowo hanya di isu-isu yang tidak substansial bagi pembangunan bangsa," tambahnya.

Ia berharap politik di Indonesia berjalan dengan ideal, para peserta pemilu bersaing secara sehat dengan membangun para pemilih yang cerdas.

Gerindra Goriontalo menargetkan Prabowo menang pada pemilihan presiden tahun mendatang.

Sumber: Republika Online

Korupsi 12 Proyek Besar, Pemerintah Ikut Terlibat?

Elza Syarief

BERITA TERKINI, JAKARTA- Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin mengungkapkan adanya 12 proyek besar, termasuk kepemilikan saham garuda, yang menjadi 'bancakan' anggota DPR. Tidak hanya anggota DPR, pemerintah juga terlibat dalam melakukan korupsi terhadap proyek-proyek besar itu.

"Ada pimpinan DPR, banggar dan pemerintah yang terlibat," kata kuasa hukum Nazar, Elza Syarif saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (31/7) malam.

Elza menjelaskan kliennya menjelaskan sebanyak 12 praktik korupsi kepada penyidik KPK, serta pelaku-pelaku yang terlibat juga cara korupsinya. Di antaranya yaitu, mengenai korupsi Pendidikan Nasional (Diknas) di Kemendikbud, Proyek Merpati MA60 pada 2010 sebesar Rp 200 juta Dolar AS yang hanya proyek rekayasa bagi-bagi uang.

Kemudian ada proyek E-KTP yang sedang diselidiki KPK senilai Rp 5,8 triliun. Menurut Nazaruddin terjadi mark up sebesar 45 persen yang dibagikan untuk DPR dan menteri-menteri terkait.

Kemudian, proyek pembangunan Gedung Pajak Rp 2,7 triliun yang direkayasa oleh Banggar DPR dan eksekutif terkait dari 2007 hingga 2009. Lalu, PLTU Kalimantan Timur yang dimenangkan PT Adhi Karya pada 2010 dan 2011 dengan nilai Rp 2,3 triliun. Ada juga, proyek PLTU Riau senilai Rp 1,3 triliun, Proyek diklat MK yang penunjukan langsung dan dalam pertemuannya Nazar ikut serta.

Proyek gedung MK senilai Rp 300 miliar yang ditunjuk langsung ke PT Pembangunan Perumahan, ada diserahkan fee ke Komisi III DPR senilai tujuh persen. Proyek Refinery Unit RU 4 Cilacap senilai Rp 930 juta dolar.

"Saya ngga mau sebut nama. Tetapi dalam BAP yang saya pegang ini sudah disebut detil, Semua adalah rekayasa banggar, anggota DPR, dan eksekutif terkait," ujarnya. 

Sumber: Republika Online

Ahok Rencana Bangun Rusun Buat Penyapu Jalan

Kawasan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Marunda, Jakarta Utara.

BERITA TERKINI, JAKARTA---Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama berencana menempatkan para penyapu jalan dan petugas kebersihan di Jakarta untuk dapat tinggal di rumah susun (rusun). Mengingat, jasa para penyapu jalan sangat penting dalam menjaga kebersihan Jakarta dan sudah seharusnya mendapatkan kehidupan layak.

"Kita juga tawarkan rumah susun untuk mereka tinggal. Tapi sementara ini, memang didahulukan bagi warga yang terkena normalisasi sungai di Jakarta," ujar Basuki, usai menghadiri buka bersama penyapu jalan dan petugas kebersihan di Ruang Diorama Monas, seperti dilansir situs beritajakarta.  
Basuki mengatakan, pihaknya sangat senang karena saat ini masih ada yang mau bekerja. Untuk itu, sudah selayaknya para penyapu jalan dan petugas kebersihan di Jakarta dapat hidup layak. "Kita akan masukan di Marunda, dan Pulogebang. Kita masukkan, karena para penyapu jalan dan petugas kebersihan masih bagian dari keluarga kita. Syaratnya, yang terpenting punya KTP DKI dan sudah berjasa," kata Basuki.

Sumber: Republika Online

Pesantren Di Lombok Dukung Wiranto-Hary Tanoesoedibjo

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo saat deklarasi calon presiden dan wakil presiden dari Partai Hanura di Jakarta, Selasa (2/7).

BERITA TERKINI,  JAKARTA - Dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres cawapres) Hanura, Wiranto - Harry Tanoesudibyo (HT) mulai bermunculan. Salah satu dukungan datang ketika pasangan Wiranto - HT menyambangi pondok pesantren Syekh Zainuddin Nadhlatul Wahthan di Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. 

"Wiranto dan HT pasangan yang saling melengkapi," kata Pimpinan pondok pesantren Al Mujahadah Ummuna Dr. Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid Lombok Timur Nusa Tenggara Barat dalam keterangan pers, Senin (8/7).

Siti mengatakan keduanya memiliki kelebihan di bidangnya masing-masing. Menurutnya latar belakang Wiranto sebagai militer dan HT sebagai pengusaha sudah tidak diragukan. Kelebihan itu kian lengkap dengan rekam jejak Hanura yang terbukti menjaga amanah jauh dari korupsi. 

"Ini sesuai dengan pesan dan nilai-nilai pendidikan dari pendiri Nahdlatul Wathan untuk selalu menjaga amanah dan berakhlak mulia dalam beraktivitas duniawi," ujar Siti.

Sementara itu cawapres Hanura Harry Tanoesudibyo menyampaikan terimakasih atas doa restu yang disampaikan dan dukungan para santri. Menurutnya dukungan itu menambah percaya dirinya di Pilpres 2014. "Semoga kami berdua dapat menjawab kepercayaan yang diberikan dan membawa perubahan," kata Harry.

HT juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathan. Dia berharap, manfaat pendidikan yang disemai pondok pesantren ini bukan hanya utk masyarakat NTB tapi juga di seluruh Indonesia. 

"Karena, pendidikan itu sangat penting. Apalagi saat ini 40 persen masyarakat Indonesia hanya berpendidikan SD ke bawah atau sekitar 100 juta penduduk," ujarnya.

Di tempat yang sama HT juga mendeklarasikan DPW Perindo NTB. Dia melantik Lalu Gede Syamsul Mujahidin selaku Ketua Perindo NTB. Ketua Dewan Pakar Dr Fahrurozi Dahlan, dan DA Malik sebagai Sekretaris DPW. HT optimis sosok Gede sebagai generasi muda sanggup memperjuangkan perubahan positif di NTB. 

"Selamat bekerja dan berjuang, kita buktikan eksistensi Perindo untuk masyarakat Indonesia," katanya. 

Sumber: Republika Online

Bocoran Pengganti (Alm) Taufik Kiemas di MPR

Almarhum Taufik Kiemas

BERITA TERKINI, JAKARTA -- Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima memberikan bocoran siapa pengganti almarhum Taufik Kiemas di MPR RI. Menurutnya, pengganti Taufik Kiemas memiliki inisial.

"Inisialnya TJ. Kalau belum ganti ya," kata Aria kepada wartawan disela acara pendidikan dan pelatihan caleg PDIP, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7).

Aria enggan menegaskan siapa kader berinisial "TJ" yang dia maksud. Dia meminta awak media bersabar menunggu pengumumam resmi partai. "Saya tahu tapi tak bisa mengumumkan," ujarnya.
Merujuk pada sejumlah nama calon pengganti Taufik Kiemas yang beredar di media massa, inisial "TJ" lebih dekat dengan nama Tjahjo Kumolo. Namun, Tjahjo membantah jika dia bakal didaulat menjadi Ketua MPR.

"Oh tidak. Saya masih sebagai sekretaris jendral. Pengganti sudah ada namanya," kata Tjahjo.
Tjahjo mengatakan penetapan pengganti Taufik merupakan domain wewenang Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Dia menyatakan Megawati sudah mengantongi nama calon pengganti Taufik. "Kami dukung penuh siapa yang diputuskan Ibu Mega," katanya.

Sepengetahuan Tjahjo, Megawati sudah mengadakan pertemuan konsultasi dengan empat pimpinan MPR yang ada. Menurut informasi pelantikan Ketua MPR akan dilakukan pada 5 juli besok.

Sumber: Republika Online

Berantas Premanisme, Ahok Akan Gaji Preman Rp 4 Juta

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

POHUWATO ONLINE, JAKARTA---Banyaknya lahan parkir di ibu kota yang dikusai preman mendapat tanggapan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama. Atas kondisi tersebut, Basuki pun lebih memilih mengambil langkah persuasif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu caranya, yakni dengan mempekerjakan para preman tersebut menjadi juru parkir (jukir).

"Sebenarnya saya tidak khawatir terhadap lahan parkir yang dikuasai beberapa orang. Kita punya aparat, seperti Polisi Militer, Paspampres, Kopassus mau bantu kita. Lalu ada Brimob, Polda Metro Jaya yang juga siap mendukung. Termasuk kapolres-kapolres yang berkomitmen mau memberantas premanisme," tegas Basuki, Wakil Gubernur DKI Jakarta, di Balaikota, seperti dilansir situs beritajakarta.

Basuki mengatakan dia dan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo tidak menghendaki pemberantasan aksi premanisme menggunakan cara-cara kekerasan. Sebab, sambungnya, para preman tidak bisa disingkirkan begitu saja tanpa diberikan pekerjaan untuk menghidupi kebutuhan hidup sehari-hari. "Mereka akan dipekerjakan sebagai juru parkir. Kami sanggup menggaji sebesar Rp 4 juta per bulan. Itu menjadi target kita," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Ditambahkan Basuki, jika pramudi bus Transjakarta bisa diberikan gaji hingga Rp 7 juta per bulan, maka Pemprov DKI pun bisa memberikan pekerjaan dengan gaji Rp 4 juta per bulan kepada preman. Bahkan dokter puskesmas pun direncanakan akan menerima gaji mencapai Rp 10 juta per bulan. "Kita tidak apa-apa membayar orang dengan baik, yang penting masuk ke negara ini lebih baik. Kamu gaji orang Rp 2 juta terima income 30 persen atau gaji mereka Rp 4 juta, tetapi masuk income 100 persen. Pilih mana?''

Sumber: Republika Online

Pansus RUU Ormas: Pasal Represif Telah Dihilangkan

Tolak RUU Ormas (Ilustrasi).

POHUWATO ONLINE, JAKARTA -- Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Ormas Abdul Malik Haramain mengatakan kekhawatiran sejumlah ormas terhadap RUU Ormas tidak beralasan. Lantaran pasal-pasal yang dianggap memberatkan dan bersifat represif telah dihilangkan dan diubah.

"Semua keberatan sudah kami akomodir, bayangkan dari awalnya hanya 50 pasal sekarang menjadi 88 pasal. Jadi penolakannya di bagian mana lagi?," kata Malik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/6).

Berikut beberapa pasal yang dipersoalkan tetapi telah diubah oleh Pansus RUU Ormas:

1. BAB II Pasal 2
Menjelaskan tentang asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945

2. BAB IV Pasal 9
Ormas didirikan oleh tiga orang atau lebih warga negara Indonesia, kecuali ormas yang berbadan hukum yayasan.

Pasal ini sebelumnya dikhawatirkan akan mempersulit WNI yang berniat mendirikan ormas.

3. BAB V Pasal 15
Pasal ini menyatakan ormas yang telah mendaftar ke Kementerian Hukum dan HAM tidak perlu lagi mendapatkan surat keterabfab terdaftar dari Kemendagri.Sementara ormas yang belum berbadan hukum cukup mendaftar ke Kemendagri untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar (SKT).

4 BAB V Pasal 18
Bagi ormas yang tidak berbadan hukum dan tidak memenuhi syarat untuk diberi SKT, akan dilakukan pendataan seseuai dengan alamat dan domisili. Pendataan yang dilakukan sifatnya sederahan, seperti nama, alamat organisasi, nama pendiri, tujuan kegiatan, dan susunan pengurus.

5. BAB VII Pasal 27
Disebutkan ormas dapat melakukan kegiatan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
Pasal ini mengakomodir kekhawatiran sejumlah ormas yang menganggap dengan adanya RUU Ormas, ormas harus melakukan kegiatan di tingkat nasional. Ormas tetap diperbolehkan melakukan aktivitas di semua tingkatan, mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten.

6. BAB VIII Pasal 38
Pasal ini mengakomodir keberatan ormas terkait pendanaan. Dalam pasal ini ormas diminta transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan. Yang sumbernya dari iuran anggota, bantuan masyarakat, hasil usaha, bantaun asing, dan yang bersumber dari APBN/APBD. Ormas diminta untuk menggunakan rekening bank nasional.

6. BAB XV Pasal 58
Pasal ini telah mengakomodir keinginan ormas yang mengharapkan agar negara tidak campur tangan dalam kegiatan atau pun sengketa ormas. Dalam pasal ini ormas berwenang menyelesaikan sengketa sesuai dengan AD/ART Masing-masing.  Bila tidak tercapai kesepakatan, pemerintah bisa melakukan memfasilitasi mediasi atas permintaan pihak yang bersengketa.
7. BAB XVIII Pasal 61
Pasal yang memuat tentang sanksi ini paling banyak ditentang oleh ormas. Namun dalam pasal 61 ditegaskan pemerintah sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewenangannya hanya menjatuhkan sanksi administratif kepada ormas yang melanggar ketentuan. Bukan dengan membubarkan ormas yang melanggar aturan.

8.BAB XIX Pasal 84
Pasal ini memaparkan ketentuan peralihan, bahwa ormas yang telah berbadan hukum sebelum berlakukan UU Ormas tetap diakui keberadaannya. Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan staablad 1870 nomor 64 sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia tetap diakui keberadaannya. Dan tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan RUU Ormas.

Atas beberapa pasal-pasal tersebut, menurut Malik, tidak ada lagi pasal-pasal yang bersifat represif. RUU Ormas menurutnya sama sekali tidak menghambat dan mengurangi ruang gerak masyarakat untuk berserikat dan berkumpul.

Karena itu Malik optimistis RUU Ormas bisa disahkan tanpa melewati perdebatan panjang pada rapat paripurna DPR, Selasa (25/6) besok.

Sumber: Republika Online